Mengenal Organisasi Penunjang Energi Terbarukan

Mengenal Organisasi Penunjang Energi Terbarukan

Untuk memajukan energi terbarukan diperlukan integrasi antara industri terkait dengan komunitas riset, institusi keuangan, pemerintah dan masyarakat. Tak hanya itu, kerjasama antar negara dalam funding, sharing pengalaman dalam kebijakan dan IPTEK terkait, juga merupakan kunci perealisasian target energi terbarukan untuk dapat menjadi alternative energi yang dapat bersaing dengan fossil fuels. Sejumlah organisasi memfokuskan diri sebagai agent mediator antar stakeholders energi terbarukan, diantaranya adalah sebagai berikut:

Sumber Gambar : https://unsplash.com/@markmerner

IRENA (the International Renewable Energy Agency), dengan 161 negara anggota, berperan sebagai mediator informasi dan pemberi input dalam kebijakan-kebijakan negara-negara anggotanya, sehingga dapat terkoordinasi dan termonitoring pencapaian target kontribusi energi terbarukan global. Salah satu produk IRENA adalah Renewable Energy Roadmap (REmap) yang mengestimasi potensi energi terbarukan Indonesia dan penentuan agendarealisasi.

IEA (International Energy Agency) berkonsentrasi untuk mengkoordinirkan usaha global dalam pencapaian pengembangan energi yang berkelanjutan. Sehingga bukan hanya mensupport penyediaan analisa pasar, investasi dan kebijakan untuk energi terbarukan saja, melainkan mix seluruh energi termasuk batu bara, minyak dan gas yang sustainable.

World Bank berperan dalam pendanaan sejumlah energi terbarukan di negara berkembang. Salah satu projek nya adalah Global Environment Facility (GEF) yang mendanai projek-projek small-scale off-grid energi terbarukan, termasuk co-financing program dengan bank-bank lokal, dengan sebelumnya membantu bank-bank lokal tersebut agar dapat memahami bisnis energi terbarukan.

The United Nation agen seperti United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Environment Programme (UNEP) memiliki sejumlah projek besar dalam rangka pencapaian goal ke-7 dari the UN tersebut: energi yang bersih yang terjangkau. Di luar itu juga agen UN seperti United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) dan The Commission on Sustainable Development (CSD) juga memiliki sejumlah workplan dalampengembangan energi terbarukan.

APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) merumuskan Energy Security Intiative (ESI) pada pertemuan Energy Working Group (EWG), dimana salah satu agendanya adalah energi terbarukan. APEC juga bekerjasama dengan IEA dan IRENA dalam mendorong potensi pasokan energi negara-negara anggotanya.

ASEAN (Southeast Asian Nations) menetapkan target 23% pasokan energi terbarukan dari total produksi energi region di tahun 2025. Sebesar 73.5% projek ASEAN energi terbarukan didanai oleh hutang kepada bank-bank dunia seperti World Bank, Asian Development Bank, Japan Bank for International Cooperation dan lain -lain. Selain organisasi – organisasi non-government, ada pula lembaga pemerintah Indonesia yang berperan aktif dalam menarik investor untuk menanamkan modal pada industri energi terbarukan, yaitu Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementrian Keuangan (KemenKeu).

ESDM menetapkan target penyerapan produksi energi terbarukan dan harga beli produksi listrik oleh PLN. Saat ini Feed-in Tariff (FiT) Indonesia diatur per geografi area, dan special tarif untuk PV dan geothermal. Ketentuan ESDM No. 17/2013 juga menetapkan Power Generation Cost (BPP) yang melebihi ketetapan rata-rata tiap daerah hanya akan dibiayai maximum 85% dari biaya produksi. Regulasi FiT tujuannya untuk menciptakan prediktibilitas pasar energi terbarukan untuk periode tertentu, sehingga diharapkan dapat mendorong produksi energi terbarukan yang efisien.

Kementrian Keuangan berperan aktif dalam penetapan tarif pajak dan insentif guna menarik investasi di industri energi terbarukan. Usaha tersebut diantaranya penetapan regulasi Kementrian Keuangan No. 21/2010 pengurangan pajak pendapatan 30% untuk projek dalam tahap difusi teknologi dan pengaturan insentif pepajakan melalui percepatan depresiasi dan amortisasi investasi pengurang penghasilan kena pajak. Selain itu Kementrian Keuangan juga mengatur pengecualian Import Duty dan Value Added Tax (VAT) untuk semua mesin dan peralatan import industri energi terbarukan dalam periode 2 tahun.

Sharing pembelajaran dari regulasi yang telah ditetapkan di negara lain dapat menjadi model percontohan ketika sukses, dan juga menjadi petunjuk yang perlu dihindari ketika regulasi tersebut gagal. Kesimpulannya, kerjasama dan koordinasi antara organisasi internasional, industri keuangan, regulator (dalam hal ini pemerintah), serta pemain industri sangat dibutuhkan dalam usaha memajukan industri energi terbarukan global.

References :

https://www.apec.org/
Global Action on Renewable Energy (GEF). (2005). Financing for Renewable Energy.
https://www.iea.org/
https://www.irena.org/
The ASEAN Post Team. (2019). ASEAN’s renewable energy challenges.

Artikel ini ditulis oleh Dwinita Ayu Khrisendi. Magister Ekonomi dari Universitas Ritsumeika, Jepang.

 

No Comments

Post A Comment