Kopi Sore #11 – EBT Jangkau Desa

Kopi Sore #11 – EBT Jangkau Desa

I CARE Indonesia kembali mengadakan kegiatan rutin bulanan yaitu Kopi Sore. Kali ini, Kopi Sore disajikan dalam bentuk trilogi dibawah satu topik utama yaitu: EBT Jangkau Desa. Trilogi EBT Jangkau Desa akan membahas seluk beluk pengadaan proyek energi terbarukan di pedesaan mulai dari regulasi, pendanaan hingga keberlanjutan (sustainability) dari proyek tersebut. Selamat membaca!

EBT JANGKAU DESA I : Pendanaan Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan di Daerah Tertinggal

Episode pertama dari trilogi ini mendiskusikan sisi sustainability dari proyek EBT di pedesaan. Pada tahun lalu, media mengekspos 142 proyek energi terbarukan di pedesaan yang berhenti di tengah jalan dengan nilai hingga 1 trilyun rupiah. Istilah yang dikenal dengan mangkrak ini kerap menjadi momok bagi para pengembang energi terbarukan di pedesaan.

Diskusi kopi sore ini juga tergolong unik karena diadakan di Wisma PP, Cilandak. Kegiatan acara kopi sore ini juga disponsori sepenuhnya oleh PT PP Persero. Sponsorship ini merupakan wujud komitmen PP ke arah green company seperti yang disampaikan oleh Pak Nur Sulistyohadi selaku Senior Vice President PP.

Kopi Sore edisi Juli ini mengundang dua pembicara yaitu Bapak Jaya Wahono dari Clean Power Indonesia dan Bapak Ichsan sebagai mantan senior renewable energy expert di MCA Indonesia dan pendiri Kopetindo (Koperasi Energi Terbarukan Indonesia). Pak Jaya Wahono mendiskusikan mengenai proyek biomassa di Mentawai menggunakan bambu sebagai bahan bakarnya. Pak Ichsan membahas mengenai macam-macam skenario pendanaan yang saat ini sedang digagas oleh Kopetindo.

Clean Power Indonesia merupakan salah satu pemenang dana hibah dari Millenium Challenge Account (MCA) untuk mengembangkan proyek energi terbarukan di pedesaan. Skema yang diajukan CPI adalah memberikan bibit bambu untuk ditanam warga di halaman rumah mereka. Ketika berhasil tumbuh, bambunya akan dijual kepada CPI. Bambu ini akan dijadikan bahan bakar untuk pembangkit listrik milik CPI dimana listriknya akan dijual ke PLN. Skema ini sangat kreatif karena tidak hanya mampu memberikan listrik di pedesaan, keberadaan CPI juga mampu meningkatkan kegiatan produktif lokal dengan menanam bambu. Selain itu, CPI juga membangun jaringan transmisi listrik di mentawai namun penjualan dengan PLN hanya menghitung jumlah produksi listrik, sama dengan IPP pada umumnya. Skenario yang diusulkan Pak Jaya mampu merangkul masyarakat, pemerintah dan swasta untuk pengadaan listrik di Mentawai. Sangat menarik untuk melihat skema seperti ini di pulau-pulau lain di Indonesia.

Pada sesi lain, Pak Ichsan meninjau perkembangan upaya melistriki pedesaan secara umum. Menurut beliau, telah ada 600 lebih proyek melistriki pedesaan dan sebagian besar dari upaya tersebut tidak berhasil. Alasannya tidak banyak berbeda, mulai dari fokus pada pengadaan dan konstruksi tanpa mencakup operasional, kurangnya rasa kepemilikan warga, belum terjadinya pemeliharaan fasilitas secara berkesimbungan, hingga minimnya bantuan teknis dari luar. Tantangan terbesarnya menurut Pak Ichsan adalah bagaimana agar melihat masalahnya tidak hanya masalah energi, tapi masalah ekonomis secara keseluruhan. Sama dengan CPI, gagasan yang coba dikembangkan adalah yang melibatkan masyarakat, pemerintah dan swasta. Model yang diajukan kopetindo adalah membagi capex yang besar menjadi tanggungan beberapa pihak seperti pemda, filantropi, dana hibah maupun CSR/CSV. Untuk keberjalanannya (opex) bisa melibatkan bumdes yang sudah/akan dibangun dari dana desa yang ada. Skema operasional yang sustainable juga melibatkan sektor-sektor baru seperti sarjana muda asli daerah, fintech, hingga pembentukan bengkel energi di desa-desa.

EBT JANGKAU DESA II: Cara untuk Menginisiasi Proyek Energi Terbarukan 

Pada 30 Agustus yang lalu, Laily Sukriah selaku Program Manager Green Energy Hivos Southeast Asia dan Lina Moeis selaku Executive Director Yayasan Rumah Energi menyambut dengan hangat antusias 30 orang peserta yang tergabung kedalam diskusi santai episode kedua trilogi Kopi Sore EBT Jangkau Desa.  Sesi pertama diisi oleh materi dari Laily Sukriah yang menceritakan pengalaman beliau mengenai proyek Sumba Iconic Island. Proyek tersebut merupakan kerja sama Indonesia dengan Belanda yang bertujuan untuk menyediakan sumber listrik yang 100% berasal dari energi terbarukan untuk 750,000 penduduk di Pulau Sumba, supaya tidak lagi bergantung kepada bahan bakar fosil. Selain itu, dijelaskan juga mengenai Energy Delivery Model yang mencakup pertimbangan mengenai nilai yang dapat diberikan dari suatu proyek ke masyarakat, infrastruktur, ­end-users, aspek keuangan proyek, kebudayaan sosial setempat, stakeholders mapping dan jasa-jasa pendukung terlaksananya suatu proyek.

Di akhir sesi pertama, Laily menyampaikan bahwa tantangan dari segi pendanaan yaitu perlu dilakukannya pendekatan multiaktor yang melibatkan semua tingkatan pemerintah, swasta, dan organisasi/ lembaga non profit. Sedangkan dari sisi kebijakan pendukung, diperlukan adanya keberlanjutan sistem off grid dan tersedianya unsur-unsur enabling environment untuk mendukung tumbuhnya bisnis penunjang EBT skala kecil.

Selanjutnya, Lina Moeis memaparkan tentang program BIRU – Biogas Rumah yang dikelola oleh Yayasan Rumah Energi dan Hivos. Sejak 2017, BIRU telah membangun 21,000 reaktor biogas di 10 provinsi Indonesia dengan melakukan pendekatan sektor privat. Pada dasarnya, reaktor BIRU mengubah biogas menjadi sumber energi untuk memasak dan penerangan. Selain itu, program ini juga mendukung sektor peternakan dan sejalan dengan tujuan SDG untuk menyediakan akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.

EBT JANGKAU DESA III: Regulasi dalam Proyek Energi Terbarukan untuk Pedesaan

Pada Kamis 27 September 2018, episode terakhir dari trilogi Kopi Sore EBT Jangkau Desa diselenggarakan di kantor I CARE Indonesia. Pembicara kali ini diisi oleh Yan Yan Muhammad Achdiansyah sebagai mantan Koordinator Patriot Energi Kementerian ESDM dan mantan Project Development Consultant Castlerock Consulting dan Mutia Prabawati, Co-Team Leader for Non-Construction Off-Grid Community-Owned RE Projects, Castlerock Consulting.

Pengembangan energi terbarukan di perdesaan adalah salah satu langkah untuk menyelasikan masalah kebutuhan listrik di desa terutama daerah terdepan, terpencil dan tertinggal. Berbagai lembaga dan organisasi mengembangkan energi terbarukan di daerah binaannya masing-masing dengan konsep yang menyesuaikan kebutuhan daerah-daerah tersebut guna memenuhi kebutuhan listriknya. Salah satu konsep yang sering digunakan adalah dengan intstitusi local baik koperasi atau BUMDes membangun pembangkit dan menjual listrik kepada masyarakat. Namun, secara regulasi, apakah diperbolehkan institusi lain selain PLN menjual listrik ke masyarakat secara langsung?

Pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam penyediaan tenaga listrik, diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Peraturan Menteri ESDM No 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum, kemudian dirubah oleh Peraturan Menteri ESDM No 7 Tahun 2016, Peraturan Menteri ESDM No 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan.

Penjualan listrik baik kepada masyarakat atau badan usaha lain disebut sebagai Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Berdasarkan peraturan, usaha penyediaan tenaga listrik dibagi menjadi dua, yaitu Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri. Pengembangan energi terbarukan untuk di perdesaan dikategorikan sebagai Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum karena digunakan untuk dijual dan digunakan oleh masyarakat umum, oleh karena itu pembahasan kali ini hanya akan membahas bagaimana usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Berdasarkan UU no 30 Tahun 2009, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum kuasanya ada di pemerintah dan pemerintah daerah dan diberikan kesempatan untuk badan usaha atau institusi lain turut serta dalam usaha penyediaan tenaga listrik, namun prioritas pertama dalam pelaksanannya tetap di prioritaskan untuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi, dan dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik.

Jenis usaha penyediaan tenaga listrik terbagi menjadi 4 yaitu, 1) usaha pembangkitan, 2) transmisi, 3) distribusi dan 4) penjualan tenaga listrik. Dalam peraturan juga disebutkan bahwa usaha nya juga bisa dilakukan secara terintegrasi yaitu mulai dari pembangkitan hingga penjualan tenaga listrik. Penyediaan tenaga listrik di desa termasuk ke dalam jenis usaha terintegrasi karena melakukan usaha dari pembangkitan hingga penjualan tenaga listrik. Oleh karena itu pembahasan kali ini dikerucutkan kembali ke dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk umum yang terintegrasi.

Dalam melaksanakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Umum yang terintegrasi atau menjadi PLN Desa, terdapat 4 izin atau hal yang harus dimiliki :

  1. Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (WUPTL)
  2. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)
  3. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)
  4. Persetujuan Tarif Tenaga Listrik

Wilayah usaha adalah wilayah atau area yang akan dijadikan target untuk menjual listrik kepada masyarakat. Satu wilayah usaha hanya boleh dimiliki oleh satu badan usaha atau institusi. Pada dasarnya, Indonesia merupakan wilayah usahanya PLN, oleh karena itu apabila ingin menjadi penyedia tenaga listrik atau PLN desa dapat memiliki wilayah usahanya sendiri, apabila :

  1. wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada;
  2. pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada tidak mampu menyediakan tenaga listrik atau jaringan distribusi tenaga listrik dengan tingkat mutu, dan keandalan yang baik; atau
  3. pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada mengembalikan sebagian atau seluruh Wilayah Usahanya kepada Menteri.

Dalam hal ini, badan usaha atau institusi yang ingin memiliki wilayah usahanya sendiri harus banyak berkoordinasi dengan PLN wilayah dan area terkait perencanaan elektrifikasi PLN. Badan usaha hanya dapat mendapatkan wilayah usaha apabila PLN tidak ada rencana untuk melistriki wilayah tersebut dalam jangka waktu 10 tahun ke depan.

Persyaratan yang diperlukan adalah persyaratan administratif berupa legalitas dari badan usha disertai dengan batasan wilayah usaha, rencana kelistrikan dan rekomendasi bupati/walikota hingga gubernur. Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga listrik diatur secara detail dalam Permen ESDM no 28 tahun 2012.

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) untuk umum yang terintegrasi dilakukan setelah mendapatkan WUPTL. Dalam mengajukannya usaha harus dilengkapi dengan persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan. IUPTL dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya. (Kewenangan dapat dilihat di UU no 23 tahun 2014)

Dalam hal mengajukan IUPTL untuk jenis usaha yang terintegrasi, harus dilengkapi dengan RUPTL yang disusun oleh badan usaha atau pemohon mengenai rencana usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah yang akan dilistriki. Isi dari RUPTL ini serupa dengan RUPTL PLN, dimana ada proyeksi penambahan jaringan atau penambahan kapasitas pembangkitan. IUPTL dan RUPTL dijelaskan di PP no 14 tahun 2012 dan Permen ESDM no 35 tahun 2013.

Persetujuan Tarif Tenaga Listrik dilakukan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya. Tarif Tenaga Listrik ini sesuai dengan kesepakatan pembeli, dalam kasus melistriki desa, kesepakatan dimaksud adalah kesepakatan tarif listrik antara badan usaha dengan masyarakat. Kesepakatan ini menjadi dasar harga yang kemudian dibuat permohonan tertulis. Tarif Tenaga Listrik disetujui oleh DPR untuk permohonan yang melalui Menteri, dan disetujui oleh DPRD untuk permohonan yang melalui Gubernur.

Penyelenggaran usaha penyediaan tenaga listrik untuk daerah perdesaan belum berkembang, terpencil, perbatasan dan pulau kecil dapat memanfaatkan dana subsidi sesuai dengan Permen ESDM 38 tahun 2016. Dalam usaha penyediaan tenaga listrik yang menggunakan subsidi, wilayah usaha harus yang ditentukan oleh Menteri dengan usulan gubernur. Lalu setelah ditentukan wilayah usahanya, baru ditawarkan kepada badan usaha mana yang mau menjadi penyedia tenaga listrik di wilayah usaha tersebut, namun jika tidak ada peminat, pemerintah daerah menunjuk BUMD untuk melakukan usaha tersebut. Setelah ada badan usaha yang terpilih untuk melakukan usaha, gubernur menetapkan IUPTL. Penugasan akan dilakukan oleh Kementerian ESDM yang kemudian badan usaha mengajukan BPP dan subsidi dalam melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.

Skema penyelenggaran usaha penyediaan tenaga listrik menggunakan dana subsidi sayangnya masih belum ada yang terlaksana dikarenakan adanya gap peraturan dan skema di Kementerian Keuangan, sehingga sulitnya turun subsidi apalagi subsidi ini ditujukan kepada badan usaha. Tantangan lainnya dalam melistriki perdesaan adalah kapasitas pemerintah, belum adanya format proposal yang baku dan koordinasi PLN dan Pemerintah Daerah yang masih sangat kurang.

Sebagai resume, hal-hal yang harus dilakukan ketika ingin menjadi PLN desa atau menjual listrik ke masyarakat sebagai berikut:

  1. Pastikan PLN tidak akan melistriki daerah tersebut dalam kurun waktu 10 tahun kedepan
  2. Dapatkan dukungan dan kesepatakan dengan masyarakat mengenai pembangunan pembangkit dan harga listrik
  3. Penuhi semua perizinan di tingkat kabupaten / kota
  4. Dapatkan dukungan dan rekomendasi Bupati / Walikota
  5. Dapatkan dukungan dari pemerintah provinsi (Dinas ESDM Provinsi)
  6. Dapatkan dukungan dan rekomendasi dari Gubernur

 

Beberapa contoh proyek yang berhasil menjual listrik kepada masyarakat dengan skema diatas dimana badan usaha memiliki wilayah usaha, izin usaha penyediaan tenaga listrik, RUPTL hingga tarif tenaga listrik yang disahkan oleh gubernur adalah proyek hibah Millenium Challenge Account Indonesia (MCAI). Proyek tersebut berada di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur; Karampuan, Sulawesi Selatan; Berau, Kalimantan Timur dan Kep. Mentawai, Sumatera Barat.

No Comments

Post A Comment