#Kopi Sore 02 – Renewable Energy Business in Indonesia, Yay or Nay?

#Kopi Sore 02 – Renewable Energy Business in Indonesia, Yay or Nay?

Rabu, 26 Februari 2020, I CARE Indonesia menyelenggarakan acara Kopi Sore yang bertemakan “Renewable Energy Business in Indonesia, Yay or Nay?” dengan tujuan mendiskusikan tentang bagaimana suasana bisnis di bidang energi terbarukan dari segi IPP. Host Kopi Sore kali ini adalah Dalle Energy. Dalle Energy adalah perusahaan produsen listrik nasional yang telah mengelola lebih dari 2.820 MW pembangkit listrik di Indonesia. Sudah lebih dari 25 tahun pengalaman baik internasional maupun nasional dalam pengiriman proyek-proyek listrik, Dalle Energy mendiversifikasi perusahaannya dengan mengembangkan perusahaan-perusahaan operasi yang berjalan untuk EPC, O&M dan layanan. Dalle Energy telah membangun lebih dari 30 proyek EPC di industri pembangkit listrik.

Pembicara Kopi Sore adalah Bang Karya Jaya Ginting sebagai Senior Project Development di Akuo Energy serta dari sisi EPC yang dibawa oleh Ibu Rizki Arsy sebagai General Manager di PT Selaras Daya Utama (Sedayu).  Akuo energy merupakan perusahaan energi IPP yang fokus di energi terbarukan yang berpusat di Perancis dengan kantornya sudah tersebar di 15 negara lainnya. Sudah bergerak selama 6-7 tahun dan banyak project development di Wind Energy. Sementara PT Sedayu merupakan perusahaan EPC Solar PV yang didirikan tahun 2009 dengan banyak project di remote area Indonesia dan mendapatkan penghargaan dari Energy Globe Award pada tahun 2019.

Pada tahun 2004, Indonesia mengeluarkan kebijakan energi hijau untuk menggantikan minyak dengan energi bersih dan terbarukan. Disusul dengan peraturan untuk energy mix dimana energi terbarukan diharapkan dapat terus meningkat dan dengan Indonesia mendukung pengurangan gas rumah kaca, energi terbarukan menjadi solusi paling utama. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2014, energi terbarukan memiliki target 23% pada tahun 2025 dalam energy mix dan 31% pada tahun 2050. Pada kenyatannya, energi terbarukan di Indonesia belum mencapai 15% pada akhir 2019 kemarin. Iklim bisnis dan perkembangan proyek energi terbarukan menjadi salah satu penentu dari perkembangan energi terbarukan di Indonesia.

Bisnis energi terbarukan di Indonesia memiliki beberapa skema, antara lain sebagai Independent Power Producers (IPP) dengan Perjanjian Jual Beli Listrik kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau menjual ke masyarakat langsung dengan Wilayah Usaha Ketenagalistrikan, dan bisa juga sebagai Engineering, Procurement, and Construction (EPC) membangun project off-grid di daerah-daerah bekerja sama dengan pemerintah pusat atau daerah atau membangun Solar PV Rooftop di rumah, perkantoran atau industri.

Indonesia termasuk low consumption per capita dalam urusan energi dengan kisaran 1,000 kWh/tahun di daerah yang underdeveloped sedangkan di daerah industri kebutuhannya bisa mencapai 3,000 – 10,000 kWh/tahun. Dengan sekitar lebih dari 12,000 desa masih dalam keadaan akses energi yang terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali, dan keterbatasan dana pemerintah yang tersedia baik melalui pemerintah itu sendiri atau melalui BUMN seperti PLN, keikutsertaan sector swasta menjadi salah satu opsi untuk menyelesaikan problem energi di Indonesia.

Saat ini kondisi energi Indonesia sekitar 46% masih menggunakan Oil, energi terbarukan masih di belasan persen yang seharusnya sudah sampai ke sekitar 20%. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang sudah terbagun dan operasional dari IPP baru 25 MW sedangkan target 6,000 MW. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dan PLTS masih baru di Indonesia. Pengembangan masih menunggu regulasi dari pemerintah Indonesia. Dalam skema bisnis IPP, IPP menunjuk EPC yang bekerja dengan consultan yang kemudian diajukan ke pemerintah dan PLN. Negosiasi tarif dasar listrik dilakukan dengan PLN dan outputnya adalah PPA (Power Purchase Agreement). Listrik yang dihasilkan oleh IPP dibeli oleh PLN kemudian PLN menjualnya kepada pelanggan. Keahlian yang dibutuhkan dalam pembangkit listrik energi terbarukan khususnya di bidang IPP adalah bidang electrical, mekanikal, civil, industrial, geofisik, metalurgi, fisika, agrikultur, kehutanan, akuntansi, hukum, lingkunganm manajemen, IT science, surveyor, semuanya saling berintegrasi, bisa keahlian tersebut dimiliki oleh pihak ketiga yang kemudian diminta oleh perusahaan IPP.

Pada bisnis energi terbarukan sebagai IPP, paling banyak menjadi masalah adalah terkait regulasi pembangkit dan harga jual listrik dengan PLN.  BPP (Biaya Pokok Produksi) nasional pertahun mengalami kenaikan, artinya biaya pembangkitan listrik di Indonesia selalu naik. Hal ini dikarenakan salah satunya adalah kenaikan demand sekitar 5-6% (kctual) atau 7-8% (Klaim PLN), ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Tiap akhir bulan Maret, PLN mengeluarkan BPP untuk IPP untuk menekan harga BPP setempat. Jika BPP local lebih tinggi dari BPP nasional, tarif yang diberi untuk RE hanya 85% dari BPP local. Skema pembangkit listrik adalah BOOT dimana setelah kontrak selesai, aset dialihkan menjadi milik PLN dengan harga yang tidak jelas. Skema transaksi adalah 20 tahun pertama dengan skema take or pay dimana PLN membeli semua listrik kita produksi, jika oversupply, dibayar oleh PLN. 5 tahun dari sisa kontraknya sistem pembayaran take and pay dimana PLN tidak harus membeli semua listrik yang kita produksi.

Procurement scheme dimana untuk membangun PLT harus terdaftar pada DPT PLN Pusat atau Wilayah. Sistem general selection juga menjadi masalah karena ketika kita punya proyek, proyek itu akan ditenderkan oleh PLN.

Bisnis energi terbarukan dalam bidang EPC khususnya untuk PLTS banyak berkembang di remote area. PLN punya PLTS On Grid pertama di Sulawesi sebesar 90 kWp, 5 jam kapal dari manado. Opportunity PLTS ada untuk memasang PLTS di daerah-daerah terpencil dengan system Off-Grid dengan batre. Saat ini ada sekitar lebih dari 12,000 desa yang belum terelektrifikasi yang berada di daerah daerah yang terpencil. Ada Peraturan Menteri (Permen) yang mengatur bahwa pihak swasta atau koperasi boleh melakukan pembangunan PLTS dan menjual langsung ke masyarakat didaerah yang belum terelektrifikasi dengan harga yang dinegosiasikan dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah setempat dan membutuhkan izin Wilayah Usaha Ketenagalistrikan. Problem utama dalam pembangunan PLTS di daerah teroencil adalah transportasi logistic. Pembawaan logistic seperti desa-desa di Papua dimana tidak ada mobil, gerobak atau alat angkut lainnya, material dan alat-alat pembangunan PLTS harus dibawa dengan cara digotong ke desa tersebut. Masalah logistic tersebut berkaitan juga dengan problem yang lainnya yaitu cost-efficiency. Masalah reliability juga menjadi hal yang perlu diperhatikan karena jika ada masalah di site, diperlukan waktu yang panjang untuk melakukan maintenance.

Peluang dan tantangan dari berbisnis energi terbarukan di Indonesia antara lain pemerintah memiliki target untuk mencapai 23% energi terbarukan pada 2025. Ini menjadi peluang bagi pelaku bisnis energi terbarukan dan sekitar lebih dari 3% daerah yang belum terlistriki sehingga peluang bagi skema off-grid. Indonesia memiliki banyak potensi energi terbarukan yang tersebar di seluruh pulau di Indonesia. Peraturan Presiden No 10 Tahun 2020 menjadi peluang namun masih menjadi tanda tanya. Biaya equipment yang semakin murah dan masih banyaknya pembangkit yang menggunakan diesel dimana itu jauh lebih mahal disbanding system energi terbarukan. Tantangannya adalah adanya ketidakpastian regulasi, PLN sebagai satu-satunya off taker sehingga sangat bergantung pada PLN. Pembangunan di daerah terpencil masih terbatas sumber daya manusia yang terbatas. Pengembangan PLTS dan PLTB yang intermittent masih dipertanyakan dengan jaringan PLN yang berlum kuat untuk menampung di semua tempat. PLTU batu bara di Indonesia masih menjadi pilihan paling murah.

Bisnis Energi Terbarukan di Indonesia masih menjadi pilihan beberapa perusahaan dikarenakan adanya rencana pemerintah untuk mengembangkan energi terbarukan meskipun masih banyak perubahan dan ketidakpastian regulasi pendukungnya. Bisnis IPP untuk energi terbarukan harus menunggu proses dari PLN dengan harga sesuai BPP di setiap daerah. BPP untuk beberapa daerah tidak menarik bagi pengembang energi terbarukan karena dirasa terlalu rendah namun di beberapa tempat masih menarik, harga jual listrik dengan PLN menjadi factor utama dalam bisnis IPP. Bisnis untuk daerah terpencil sebagai EPC memiliki banyak tantangan terutama di logistic dan realibility, dikarenakan tempat yang sulit dan SDM yang tidak mumpuni sebagai operator. Bisnis energi terbarukan masih berjalan meskipun tetap menunggu perubahan regulasi yang dapat mendorong perkembangan energi terbarukan yang lebih massif lagi.

Ditulis oleh Yan Yan Muhammad Achdiansyah dan Musa Suryawijaya

No Comments

Post A Comment