Jonan Revisi Batas Maksimal Harga Listrik Tenaga Air

Jonan Revisi Batas Maksimal Harga Listrik Tenaga Air

Menteri ESDM Ignasius Jonan merevisi pasal 7 Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Hasil revisi tersebut dituangkan dalam Permen ESDM 43/2017.

Di pasal 7 mengatur batas maksimum harga pembelian listrik dari tenaga air kapasitas di bawah 10 MW oleh PLN. Di Permen ESDM 12/2017, harga pembelian listrik dari PLTA kapasitas di bawah 10 MW maksimal 85% dari Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik di daerah tempat pembangkit tersebut beroperasi.

Misalkan, PLTA dibangun di Maluku yang BPP-nya mencapai Rp 2.900/kWh, maka Independent Power Producer (IPP) pemilik PLTA dapat menjual listrik ke PLN dengan harga sekitar Rp 2.465/kWh.

Dalam Permen baru menyebutkan, batas maksimum adalah 100% BPP setempat, bukan lagi 85% BPP setempat. Jadi kalau BPP setempat Rp 2.900/kWh, maka IPP dapat menjual listrik ke PLN dengan harga paling tinggi Rp 2.900/kWh.

“Yang berubah khusus PLTA, sekarang bila lebih besar dari BPP nasional, maksimum sama dengan BPP setempat,” ujar Maritje Hutapea, Direktur Aneka Energi Terbarukan Kementerian ESDM, kepada detikFinance, Rabu (19/7/2017).

Untuk daerah yang memiliki BPP sangat rendah atau lebih rendah dari BPP nasional, Permen ESDM 12/2017 menetapkan tarif maksimalnya sama dengan BPP secara nasional. Sebagai gambaran, saat ini BPP secara nasional sekitar Rp 983/kWh, maka harga listrik PLTA kapasitas sampai dengan 10 MW di Jawa bisa mencapai angka itu. Di Permen baru, aturan batas maksimum tersebut dihapus. Permen 43/2017 menyebutkan harga pembelian listrik dari tenaga air untuk wilayah yang punya BPP di bawah rata-rata ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Jadi, harga listrik dari PLTA dengan kapasitas kurang dari 10 MW di wilayah seperti Sumatera, Jawa, dan Bali ditetapkan berdasarkan hasil negosiasi antara IPP dan PLN, tidak ada patokan harganya.

“Bila lebih kecil dari BPP setempat, disepakati bersama oleh PLN bersama IPP. Itu saja bedanya Permen ESDM 12/2017 dengan Permen ESDM 43/2017,” papar Maritje.

Meski tak ada lagi batas atas untuk harga listrik dari PLTA di Sumatera, Jawa, dan Bali, Maritje yakin BPP akan tetap efisien. PLN tentu juga tak mau membeli listrik dengan harga kelewat tinggi.

Pihaknya optimistis aturan baru ini bakal semakin menggairahkan investasi di sektor energi terbarukan. Permen ESDM 43/2017 mulai diundangkan pada tanggal 17 Juli 2017.

“Dengan Permen 12 dan Permen 43 ini, kami optimistis potensi-potensi energi terbarukan bisa dikembangkan,” tutup Maritje.

 

Sumber: Detik Finance

No Comments

Post A Comment